Esai: Based Asset For Indonesia – by Me

Apa yang terlintas di pikiran Anda jika menyebut nama Indonesia? Negara archipelago dengan kekayaan alam melimpah? Memang benar. Namun juga sarat krisis multidimensi. Sebut saja beberapa permasalahan seperti kondisi perekonomian yang tak kunjung membaik sejak tahun 1997, merajalelanya korupsi dalam proyek-proyek pemerintah, angka kemiskinan pada tahun 2006 yang mencapai 17,75% dari total penduduk Indonesia (BPS, 2006:1), kecelakaan transportasi yang terjadi secara beruntun, kerap dilanda bencana alam, isu terorisme dan masalah sosial lainnya. Hal-hal tersebut dapat menghambat jalannya pembangunan di segala bidang yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Stigma negatif dan rendahnya kepercayaan terhadap bangsa sendiri ini didukung dengan masalah pembangunan. Masalah yang tak kalah pelik dihadapi pemerintah adalah sikap apatis masyarakat dan partisipasi yang rendah dalam pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan masyarakat yang cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Hal ini biasanya disebabkan anggapan bahwa untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan, masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Akibatnya, dalam menjalankan proses pembangunan dan mengatasi persoalan dalam masyarakat, pemerintah cenderung kurang melibatkan masyarakat setempat. Intervensi dari pihak luar baik pemerintah maupun lembaga bantuan masih menjadi pendekatan yang dominan.

Ini disebut dengan pendekatan based need (berbasis kebutuhan)yang telah ada sejak tahun 1970 melalui program perubahan struktural neo-liberal yang berdasar pada pikiran bahwa negara-negara Selatan yang sedang berkembang membutuhkan jalan keluar dari negara-negara Utara. Program-program yang dirancang mengasumsikan masyarakat sebagai yang tidak memiliki kapasitas untuk menangani permasalahan, sehingga ahli dari luar dianggap sebagai faktor kunci menuju jalan keluar.

Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan di Indonesia kerapkali dilakukan dari atas ke bawah (‘top-down‘). Rencana program pengembangan masyarakat biasanya dibuat di tingkat pusat (atas) dan dilaksanakan oleh Instansi Propinsi dan Kabupaten (bawah). Dalam visi ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar. Program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah sering tidak berhasil dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat, karena masyarakat kurang terlibat sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab terhadap program dan keberhasilannya.

Pemerintah juga kerap mengeluarkan kebijakan dengan pendekatan based need yang selalu diawali dengan identifikasi persoalan dan kebutuhan serta analisis solusi. Kemudian proyek dirancang sesuai dengan ‘pohon masalah’. Pendekatan yang telah bertahan lama ini bukannya tanpa manfaat. Pembangunan sarana umum seperti sekolah, klinik kesehatan, jembatan di pelosok-pelosok desa tentu amat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun tidak efektif dan membutuhkan biaya yang besar, mengingat identifikasi masyarakat sebagai ‘klien’ yang ketika satu masalah dapat diatasi, maka membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalah lainnya. Padahal pemerintah juga memiliki keterbatasan dan tidak bisa terus menerus memberi bantuan. Dampak lain dari pendekatan ini adalah lahirnya sikap defensif, kehilangan visi ke depan, penurunan semangat dan melahirkan persoalan-persoalan baru (Cooperrider & Whitney, 2001).

Pendekatan yang bersifat doing for community ini tentu tidak efektif mengingat dampaknya yang dapat menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung pada bantuan pemerintah atau lembaga bantuan. Akibatnya masyarakat memiliki resiliensi yang rendah dan kurang percaya diri dalam mengatasi persoalannya sendiri. Sulit untuk membangkitkan optimisme bahwa masyarakat mampu berdiri dengan kakinya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Namun, apakah ini berarti kita akan selamanya menjadi bangsa yang pesimis? Tentu kita tidak akan menyerah begitu saja.

Menuju Bangsa yang Mandiri

Indonesia sebagai bangsa yang besar seharusnya memiliki kemandirian. Baik mandiri secara mental maupun fisik. Dengan besarnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, diharapkan dapat manjadi pelaku pembangunan yang kompeten. Apalagi didukung sumber daya alam yang dapat menjadi modal pembangunan. Sebenarnya pemerintah telah memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat lewat otonomi daerah yang pelaksanaannya dimulai sejak 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Daerah Tk.II Kabupaten dan Kotamadya. Dengan situasi dan kondisi yang dimiliki, daerah dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan lebih optimal disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Masalah-masalah pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat perlu diserahkan kepada masyarakat. Hakekat yang terkandung dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah menciptakan masyarakat mandiri, partisipatif, dan mampu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Namun fakta yang terjadi di lapangan tidak demikian. Otonomi daerah yang diharapkan menjadi program meningkatkan kesejahteraan daerah belum berfungsi optimal. Sebab selama ini lebih banyak melakukan pembangunan material daripada meningkatkan self-help masyarakat lokal. Pendekatan based need yang sering digunakan dalam program pemerintah semakin menurunkan resiliensi bangsa terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Sulit untuk memiliki optimisme yang kuat ketika kita tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Di Indonesia, hasil pembangunan hanya dapat dinikmati oleh 10-30% dari masyarakat, sehingga sisanya harus hidup tak berdaya (Strahm, 1999). Fakta lainnya, meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang tersebar rata, Indonesia masih harus mengimpor bahan kebutuhan pokok seperti beras. Daftar hutang negara yang semakin panjang pada negara lain semakin membebani anak cucu kita. Ini membuktikan bahwa bangsa ini belum bisa mandiri. Saat menghadapi persoalan, masyarakat terbiasa dengan intervensi dari pihak luar. Akibatnya menimbulkan ketergantungan yang tidak ada habisnya.

Untuk menjadi bangsa yang mandiri tentu tidak dapat diwujudkan sendiri. Perlu adanya sinergi dari berbagai pihak. Bangsa ini harus memiliki visi bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, sehingga akan memudahkan untuk mensinergikan energi positif. Implementasinya dalam masyarakat bukan dalam bentuk penerapan program yang rumit, tetapi lebih pada penggalian potensi-potensi yang ada dan dapat bermanfaat bagi komunitas. Kita harus memulai dengan memandang diri sendiri bahwa kita memiliki kapasitas untuk melakukan sesuatu. Bahwa hal-hal positif yang kita miliki mampu mengantarkan kita dalam mencapai tujuan. Penekanan pada prinsip kemandirian amat dibutuhkan, sehingga dalam pemecahan masalah dan memenuhi kebutuhan sendiri ada partisipasi aktif individu dalam bentuk group action (aksi bersama). Saat kita telah mencapai visi bersama, optimisme akan terbentuk seiring dengan rasa saling mendukung dalam group action tersebut. Visi yang kuat untuk mencapai tujuan akan memberikan semangat dalam menjalankan prosesnya.

Optimisme bangsa akan lahir dari kepercayaan terhadap diri sendiri dalam mengatasi persoalan dan keyakinan bahwa upaya yang dilakukan akan berhasil. Membangun bangsa Indonesia menuju masa depan yang penuh optimisme memang bukan perkara mudah, tetapi juga bukan hal yang tidak mungkin. Krisis multidimensi yang menimpa negeri tercinta ini mungkin menyurutkan langkah kita, namun tidak mengurangi kesempatan untuk mengubah nasib.

Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan maupun memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat dibutuhkan pendekatan yang sesuai dengan semangat optimisme. Pendekatan yang sesuai adalah pendekatan based asset yang lebih menekankan pada penggalian potensi-potensi positif bangsa.
Pendekatan Based Asset

Memaparkan kenyataan yang negatif tentang bangsa ini dapat menenggelamkan hal-hal positif yang sebenarnya dimiliki. Bayangkan jika kita mencari persoalan, pasti kita akan menemukan persoalan. Lalu bayangkan jika kita mencari keberhasilan, tentunya keberhasilan pula yang kita dapatkan. Oleh karena itu, apabila berharap mendapatkan hasil yang berbeda dari yang didapatkan selama ini maka visi yang mendasari upaya pembangunan di segala bidang dan pemecahan masalah di masyarakat harus menggunakan cara pandang yang berbeda (reframing). Tanpa bermaksud membutakan diri pada hal-hal buruk yang terjadi, kita perlu mengubah mind-set dengan memandang lebih positif dalam melihat kapasitas masyarakat. Daftar prestasi Indonesia di mata internasional sebenarnya cukup mengagumkan. Kita patut membanggakan prestasi pelajar kita dalam Olimpiade Fisika Internasional. Ini membuktikan bahwa bangsa ini ternyata memiliki sumber daya manusia yang diperhitungkan dalam lingkup dunia.

Keberhasilan pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dalam mewujudkan perdamaian di Aceh menjadi acuan dunia bagi penyelesaian konflik di berbagai negara lain. Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai inisiator perundingan itu, sengaja diundang dalam Simposium Internasional Perunding Pemerintah untuk Perdamaian di Madrid (Spanyol) yang berlangsung 29-30 September lalu, guna berbagi pengalaman dalam penyelesaian konflik di Aceh. Sukses yang dicapai pemerintah Indonesia dan GAM itu mengagumkan dunia karena mampu menyelesaikan konflik bersenjata yang telah berlangsung 30 tahun hanya dalam waktu singkat, yaitu enam bulan. Daftar kebanggaan memang masih harus terus diperpanjang, tetapi akan menjadi lebih lapang jalannya jika anak bangsa ini serentak bersama mengembangkan cara pandang yang lebih positif. Sebaliknya, bangsa ini akan bertambah sakit jika terus dibombardir dengan hal-hal yang negatif saja.

Pendekatan yang sesuai dengan mind-set ini adalah pendekatan based asset (berbasis kekuatan) yang menekankan pada kekuatan masyarakat lokal dalam mewujudkan visi menjadi bangsa yang diimpikan. Karakter khusus pendekatan ini dan perbedaannya dengan pendekatan based needs dapat dilihat dengan pendekatan Community Asset yang paling sering digunakan dalam pendekatan based asset. Community Asset yang berfungsi mengidentifikasi aset-aset pribadi (bakat, keterampilan, sumber daya) secara personal dan kolektif. Setiap individu diyakini memiliki kontribusi yang unik untuk mengembangkan komunitasnya. Tujuannya adalah untuk menggali dan memanfaatkan aset-aset tersebut (Cussen, 2004).

Tahapan selanjutnya adalah menemukan visi bersama. Masyarakat diajak menggali keinginan dan tujuan untuk dicapai bersama. Kemudian tujuan itu dipetakan untuk dibuat rancangan program yang tepat diterapkan dalam masyarakat tersebut yang sesuai dengan visi mereka. Ini termasuk dalam inner resources approach yang merangsang masyarakat agar mampu mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginannya. Dalam implementasinya, setiap individu dalam masyarakat akan memberikan kontribusi sesuai potensi yang dimilikinya. Posisi pemerintah adalah sebagai fasilitator untuk mendukung pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

Pendekatan ini bersifat doing with community, sehingga merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi kebutuhannya. Ini sangat sesuai dengan gagasan besar KI Hajar Dewantara tentang kepemimpinan pendidikan di Indonesia – ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani – yang berfokus akan perlunya kemandirian yang partisipatif di dalam proses pembangunan.